Page 155 - AR BRIDS 2020 - 1204 - FULL
P. 155
Corporate
Governance
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM
Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan
Compliance with Legislation
BRIDS secara berkesinambungan melakukan review atas BRIDS continuously reviews policies implemented in BRIDS so
kebijakan-kebijakan yang diterapkan di BRIDS agar tidak that they do not conflict with the prevailing normative regulations.
bertentangan dengan regulasi normatif yang berlaku. BRIDS BRIDS also actively participates in various socialization activities
juga berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialiasi of regulations and laws held by regulators.
peraturan dan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh
pihak regulator.
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System Evaluation
Evaluasi atas efektivitas pengawasan dan pengendalian internal The Company reviews the effectiveness evaluation of internal
tahun 2020 diulas dalam bab Laporan Manajemen (Management supervision and control in 2020 in a Management Report chapter
Report) yang disampaikan dalam laporan audit Kantor Akuntan submitted in the Audit Report of the Public Accountant Office.
Publik.
PERKARA PENTING
DAN PERMASALAHAN HUKUM
IMPORTANT CASES AND LEGAL ISSUES
Permasalahan Hukum
Legal Issues
Selama tahun 2020, BRIDS memiliki Permasalahan Hukum yang In 2020, BRIDS had legal issues that were being facing by. These
sedang dihadapi. Permasalahan hukum tersebut adalah sebagai legal issues are as follows:
berikut:
PIDANA
CRIMINAL
Pengaruh terhadap kondisi
Pokok Perkara Status Penyelesaian Perusahaan Sanksi administratif
No.
Main Case Settlement Status Impacts on the condition of Administrative sanctions
the Company
1 Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Saat ini telah berjalan Risiko Reputasi yaitu Sampai dengan
fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas proses pemeriksaan perkara dengan berjalannya proses berjalannya proses
kepada Debitur PT Aditya Tirta Renata ("ATR") di persidangan terhadap pemeriksaan perkara di pemeriksaan perkara
pada tahun 2014. Pasal yang dituduhkan pasal 2 mantan Direktur Utama dan pengadilan dilakukan di pengadilan, sejauh
ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang mantan Direktur Operasional secara terbuka untuk pengetahuan terbaik
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kurun waktu 2014-2015 umum. Namun proses kami tidak ada sanksi
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang dengan agenda pemeriksaan tersebut tidak berdampak administratif yang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 saksi-saksi dari Penuntut terhadap aktivitas dikenakan pada
ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP Umum Perusahaan dan seluruh Perusahaan, anggota PT BRI Danareksa Sekuritas
pelayanan yang diberikan Dewan Komisaris dan Annual Report 2020
kepada nasabah tetap Direksi oleh otoritas
berjalan normal terkait
BRI Danareksa Sekuritas | @BRIDanareksa | @bridanareksa | BRI Danareksa Sekuritas
155
